Benyamin Tambah Anggaran, 329 Rumah Tak Layak Huni Dibedah di Tangsel

Pemkot Tangerang Selatan menargetkan 329 rumah tidak layak huni (RUTLH) direnovasi pada 2026. Anggaran bantuan naik dari Rp71 juta menjadi Rp75 juta per unit, dengan prioritas berdasarkan kondisi rumah, kesehatan lingkungan, dan kemampuan ekonomi keluarga. Pemkot Tangsel menyebut masih sekitar 1.000 rumah membutuhkan penanganan serupa, sementara total rumah yang telah diperbaiki melalui program bedah rumah hingga 2026 mencapai sekitar 2.800 unit.

Benyamin Tambah Anggaran, 329 Rumah Tak Layak Huni Dibedah di Tangsel
Bacakan Artikel

TANGSEL — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali memperkuat program Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH). Tahun 2026, sebanyak 329 rumah warga ditargetkan mendapat bantuan renovasi agar menjadi hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, jumlah rumah yang diusulkan masyarakat sebenarnya jauh lebih besar. Tercatat lebih dari 1.000 rumah masuk dalam pengajuan. Namun, setelah melalui proses verifikasi dan penentuan skala prioritas, tahun ini pemerintah daerah mendapat alokasi anggaran untuk memperbaiki 329 unit.

“Tahun ini kita rencanakan akan dibedah 329 unit rumah se-Tangsel berdasarkan pengajuan, sistem prioritas, serta skala kelayakan rumah,” ujar Benyamin.

Ia menjelaskan, nilai bantuan untuk setiap rumah juga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya anggaran renovasi mencapai Rp71 juta per unit, tahun ini dinaikkan menjadi Rp75 juta.

Anggaran tersebut digunakan untuk membangun hunian yang lebih layak, antara lain dua kamar tidur, ruang tamu, fasilitas listrik, lantai keramik, serta pompa air.

“Awalnya Rp71 juta, kemudian naik menjadi Rp75 juta,” kata Benyamin.

Menurutnya, pengerjaan satu rumah rata-rata membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Tahapan tersebut sudah termasuk pembongkaran bangunan lama yang biasanya memerlukan waktu sekitar satu pekan.

Pengajuan program bedah rumah dilakukan melalui ketua RT dan kelurahan. Selanjutnya, usulan tersebut diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangsel.

Benyamin menegaskan, pemerintah tidak semata-mata melihat kondisi fisik rumah. Faktor kesehatan lingkungan dan kemampuan ekonomi keluarga juga menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima manfaat.

“Kami tidak melihat aspek selain kelayakan dan kesehatan, serta tentunya status ekonomi keluarga yang bersangkutan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan meminta masyarakat penerima bantuan ikut menjaga rumah yang telah dibangun. Menurutnya, pembangunan rumah layak huni merupakan bagian dari penataan kawasan kampung kota secara menyeluruh.

“Ini salah satu upaya dalam penanganan kawasan kampung umum, atau kampung-kota yang ada di Tangerang Selatan. Ekosistemnya seperti itu, saluran air kita bangun, jalannya kita bangun, rumahnya kita bangun,” ujar Pilar.

Ia mengatakan, masih terdapat sekitar 1.000 rumah yang membutuhkan penanganan serupa. Karena itu, program tersebut diharapkan dapat terus diperluas.

Pilar mencontohkan kondisi salah satu rumah warga yang sebelumnya hanya memiliki atap tanpa dinding yang memadai. Bangunan tersebut bahkan menempel pada tembok rumah tetangga.

Kondisi itu membuat penghuni rentan terdampak banjir ketika hujan deras. Setelah mendapat bantuan bedah rumah, kondisi hunian berubah menjadi lebih layak dan sehat.

“Alhamdulillah senang sekali, sudah tidak ada banjir lagi, tidak khawatir lagi. Rumahnya sehat, ada kamarnya, tadinya tidak ada kamar,” ungkap Pilar.

Pemkot Tangsel mencatat, hingga 2026 sedikitnya 2.800 unit rumah telah diperbaiki melalui program bedah RUTLH di berbagai wilayah.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menata kawasan padat penduduk sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan lingkungan yang lebih sehat. (adv)