Andri S Permana: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Kebijakan yang Berdaulat, Adil, dan Makmur

HARIANRAKYAT.ID- Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S Permana, mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengingat kembali perjuangan para pahlawan sekaligus melanjutkan cita-cita kemerdekaan melalui pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Andri mengatakan, kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian atau hadiah, melainkan buah dari perjuangan panjang yang dilakukan di berbagai medan, mulai dari perang rakyat, perang gerilya hingga diplomasi.

“Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, kita berhasil melampaui pahit ujian yang berat. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian atau hadiah, tetapi melalui perjuangan di semua medan,” kata Andri.

Menurutnya, semangat perjuangan para pendahulu bangsa harus terus menjadi pijakan bagi generasi penerus. Ia menegaskan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dengan senantiasa mengingat sejarah dan meneruskan perjuangan mereka.

Andri mengajak masyarakat untuk sejenak merenungkan pengorbanan para pendahulu yang berjuang tanpa pamrih demi masa depan Indonesia. Mereka, kata dia, rela mengorbankan jiwa dan raga dengan semangat juang tinggi serta pantang menyerah demi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicita-citakan.

“Sebagai generasi penerus, kita semua dituntut untuk terus berupaya secara maksimal dalam mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan yang terencana dan terarah sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Upaya tersebut, lanjut Andri, harus diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Khusus di Kota Tangerang, pembangunan juga harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berakhlak mulia, dan berdaya saing.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Andri menyoroti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang mengusung tema “Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

Menurutnya, tema tersebut menjadi penegasan bahwa Indonesia harus mampu berdiri sebagai negara yang berdaulat. Salah satu bentuknya, kata Andri, terlihat dari upaya pemerintah mendorong swasembada, terutama di sektor pangan.
Selain persoalan kedaulatan, Andri menilai aspek regulasi juga menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian. 

Ia menyebut masih terdapat regulasi yang selama ini dinilai menghambat percepatan ekonomi dan pembangunan di daerah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah segera merespons arah kebijakan tersebut dengan menyusun kerangka kerja dan kebijakan yang selaras dengan pidato kenegaraan Presiden.

“Yang paling penting yang harus kita soroti adalah ada upaya untuk sama-sama merapikan regulasi-regulasi yang ternyata selama ini menghambat proses percepatan ekonomi dan percepatan pertumbuhan pembangunan di daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu segera menyusun berbagai kebijakan yang linier dengan arah pembangunan nasional sehingga percepatan pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal.

Untuk Kota Tangerang, Andri menekankan pentingnya mewujudkan semangat berdaulat, adil, dan makmur melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Semangat berdaulat, adil, dan makmur itu bagaimana caranya agar APBD Kota Tangerang ini memang bisa berdaulat. Kita bisa mengurus APBD kita untuk kebaikan masyarakat Kota Tangerang,” ujarnya.

Menurut Andri, pengelolaan anggaran harus berangkat dari prinsip bahwa anggaran yang berasal dari masyarakat pada akhirnya harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa prinsip keadilan dalam pembangunan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata. Kebijakan anggaran, kata dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Konsep adil, sesuai yang disampaikan Pak Presiden, akhirnya tidak harus merata, tapi agar disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.

Dengan demikian, menurut Andri, kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Tangerang.(ADT)