Webinar NGaRIung Series: Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset

Sedangkan, Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan BP2D Provinsi Jawa Barat, Inge Wahyuni menekankan, penyusunan kebijakan itu tidak berbasis intuisi, filling(cek lagi, ini maksudnya apa, feeling atau apa) ataupun bisnis. Namun ada dasar ilmiah yang kuat agar bisa dipertanggungjawabkan yang nantinya diformulasikan menjadi kebijakan.

\"Inovasi ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat,\" ungkapnya.

Dengan demikian, kata dia, saat penyusunan kebijakan, maka perlu melibatkan Perguruan Tinggu (perbaiki), peneliti, media dan elemen masyarakat lain karena hal itu menjadi salah satu perangkat untuk pembangunan memberikan kesejahteraan masyarakat.

\"Melalui proses riset dan empiris dari situ kita bisa mengumpulkan rekomendasi formulasi kebijakan yang tepat seperti apa. Jadi tujuannya memastikan kebijakan yang diambil, bukan hanya berdasarkan asumsi dan tekanan politik (ini kayanya sensitif, jangan dimasukin),\" pungkasnya. (*).