Webinar NGaRIung Series: Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset

\"Kami berharap bahwa materi yang disampaikan dalam webinar ini memberikan manfaat praktis dan meningkatkan kompetensi kita semua dalam upaya memajukan peran riset dan inovasi dalam mengakselerasi pembangunan di daerah,\" kata Bambam.

Dalam penyusunan kebijakan publik harus berdasarkan faktor dan dasar dalam suatu kebijakan. Karena, hal ini penting untuk menjadi ukuran manfaat nantinya yang akan didapatkan.

Terlebih, bukan sekedar untuk melaksanakan rutin administrasi, tetapi bagaimana suatu kebijakan publik ditetapkan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat.

Apalagi saat ini, telah berkembang suatu paham atau paradigma tentang penyusunan kebijakan harus berbasis bukti atau dikenal evidence based policy.

Dengan konsep ini sangat perlu, karena pemerintah selaku penyelenggara, bahwa setiap kebijakan, inovasi dan apapun yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki data-data yang akurat, analisis yang tajam. Sehingga segala permasalahan dapat terjawab melalui kebijakan tersebut.

Saat pembahasan, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi menerangkan bahwa, peran perangkat Bapperida atau Perguruan Tinggi dan komunitas masyarakat dalam penyusunan kebijakan perlu adanya kerjasama untuk memperkuat kebijakan setiap daerah.