Setahun Andra Soni–Dimyati Natakusuma Pimpin Banten Fokus 8 Program Prioritas

Satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Andra Soni-Dimyati Natakusuma fokus pada delapan program unggulan. Yakni Unggulan demi Banten Maju, Adil Merata, Tida...

Setahun Andra Soni–Dimyati Natakusuma Pimpin Banten Fokus 8 Program Prioritas
Bacakan Artikel
\n\n\n\n

Sedangkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tujuan Banten pada Desember 2025 mencapai 5,19 juta perjalanan. Jumlah ini naik sebesar 3,72 persen dibandingkan November 2025 (month-to-month), dan naik 5,98 persen dibandingkan bulan Desember 2024 (year-on-year).

\n\n\n\n

Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnus tujuan Banten pada Januari hingga Desember 2025 mencapai 62,56 juta perjalanan. Jumlah ini meningkat 29,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

\n\n\n\n

Banten Makmur

\n\n\n\n

Banten Makmur, hadir sebagai solusi nyata meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Melalui penyederhanaan akses modal KUR serta jaminan ketersediaan pupuk dan benih, kami memperkuat fondasi produksi pangan daerah.

\n\n\n\n

Modernisasi dilakukan melalui hibah peralatan mesin pertanian dan perikanan, serta Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yaitu nelayan sebanyak 3.600 penerima manfaat dan pengemudi ojek online sebanyak 946 penerima manfaat.

\n\n\n\n

Mengoptimalkan perannya dalam mendukung program swasembada pangan nasional, Banten juga melakukan optimalisasi lahan pertanian melalui pembangunan Jalan Usaha Tani serta pengelolaan aset daerah. Buah dari upayanya tersebut, Banten berhasil masuk dalam 10 besar nasional sebagai daerah produsen padi, serta peringkat ke-8 sebagai lumbung padi nasional.

\n\n\n\n

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, luas panen padi pada 2025 mencapai 345,42 ribu hektare, mengalami kenaikan sebesar 46,33 ribu hektare atau 15,49 persen dibandingkan luas panen padi di 2024 yang sebesar 299,09 ribu hektare.

\n\n\n\n

Sedangkan terkait produksi padi pada 2025 yaitu sebanyak 1,77 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 223,39 ribu ton atau 14,41 persen dibandingkan produksi padi di 2024 yang sebanyak 1,55 juta ton GKG.

\n\n\n\n

Selanjutnya, produksi beras pada 2025 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 1,01 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 127,23 ribu ton atau 14,41 persen dibandingkan produksi beras di 2024 yang sebanyak 883,13 ribu ton.

\n\n\n\n

Banten Ramah

\n\n\n\n

Realisasi investasi Provinsi Banten sepanjang Januari–Desember 2025 mencatatkan kinerja yang sangat positif. Berdasarkan Konferensi Pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV dan Tahun 2025 oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI pada 15 Januari 2025, total realisasi investasi Banten mencapai Rp130,2 triliun, atau menempatkan Banten di peringkat 4 besar nasional.

\n\n\n\n

Realisasi investasi Provinsi Banten sepanjang tahun 2025 mencapai Rp130,2 triliun. Angka ini melampaui target daerah dalam RKPD 2025 sebesar Rp64 triliun atau tercapai 203,43 persen, serta melampaui target nasional dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI sebesar Rp119,55 triliun atau tercapai 108,95 persen.

\n\n\n\n

Sepanjang Januari–Desember 2025, investasi di Provinsi Banten telah menyerap 214.216 tenaga kerja, yang terdiri dari 211.564 tenaga kerja Indonesia dan 2.652 tenaga kerja asing.

\n\n\n\n

Banten Melayani

\n\n\n\n

Banten Melayani, program unggulan Pemerintah Provinsi Banten yang didedikasikan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Berfokus pada pembentukan birokrasi dan SDM aparatur yang melayani, Pemerintah Provinsi Banten bertekad membangun birokrasi bebas korupsi.

\n\n\n\n

Melalui pemetaan potensi dasar dan khusus dari masing-masing pegawai secara rutin, penerapan sistem merit dengan prinsip meritokrasi, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sekaligus rasa tanggung jawab. Hingga peningkatan pengawasan internal melalui kerja sama intensif dengan KPK, BPK, dan BPKP.

Lanjut ke Halaman 4
Pilih Halaman: