PCNU Tangsel Singgung Ketimpangan Madrasah, Pemda Diminta Buka Mata

HARIANRAKYAT.ID, TANGSEL — Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap madrasah dalam kebijakan pendidikan daerah. 

Pemerintah daerah, DPRD dan Kementerian Agama diminta membuka ruang dukungan yang lebih adil bagi madrasah, terutama dalam akses program, fasilitas dan anggaran pendidikan.

Sorotan itu disampaikan Ketua PCNU Tangsel KH Abdullah Mas’ud, M.Si., dalam Workshop Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan yang digelar PCNU Tangsel bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Menurut Abdullah, perbedaan kewenangan administratif antara sekolah yang berada di bawah pemerintah daerah dan madrasah di bawah Kementerian Agama tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan pendidikan anak-anak yang menempuh pendidikan di madrasah.

“Anak-anak yang belajar di madrasah adalah warga Tangerang Selatan yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Jangan sampai perbedaan kewenangan administratif justru melahirkan ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan,” tegas Abdullah.

Dalam sesi tanya jawab, persoalan ketidaksetaraan perlakuan terhadap madrasah menjadi salah satu perhatian peserta. Pembahasan mengarah pada akses terhadap program pendidikan, penyediaan fasilitas, hingga dukungan penganggaran di daerah.

Abdullah menegaskan, keadilan pendidikan harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat kebutuhan pendidikan masyarakat secara menyeluruh, termasuk anak-anak yang bersekolah di madrasah.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama DPRD dan Kementerian Agama membangun kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, proporsional, dan berkeadilan. Dukungan terhadap madrasah, kata dia, perlu dibuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita tidak sedang meminta perlakuan istimewa bagi madrasah. Kita sedang memperjuangkan keadilan pendidikan. Negara harus hadir bagi seluruh anak bangsa, tanpa membedakan apakah mereka belajar di sekolah umum atau madrasah,” ujarnya.

Mutu Pendidikan Jangan Sekadar Akreditasi
Selain menyoroti ketimpangan perlakuan terhadap madrasah, PCNU Tangsel mendorong peningkatan mutu lembaga pendidikan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Abdullah mengatakan, peningkatan mutu pendidikan tidak boleh berhenti pada urusan administratif atau pemenuhan persyaratan akreditasi. Lembaga pendidikan harus mampu melahirkan lulusan yang unggul, berkarakter dan memiliki daya saing.

“NU tidak boleh hanya bangga memiliki tradisi pendidikan yang panjang. Kita harus membuktikan bahwa tradisi besar itu mampu melahirkan sekolah, madrasah dan pesantren yang unggul, modern, berkarakter dan berdaya saing,” katanya.

Menurut Abdullah, kerja sama dengan LPM UIN Jakarta merupakan bagian dari agenda transformasi pendidikan dalam Nawa Saka Khidmah PCNU Tangsel Masa Khidmat 2026–2031.

Kolaborasi tersebut diharapkan berlanjut pada pemetaan mutu lembaga pendidikan, peningkatan kompetensi guru, pendampingan tata kelola, digitalisasi pendidikan, serta pengembangan sekolah dan madrasah percontohan.

“Keberhasilan workshop bukan diukur dari banyaknya peserta dan sertifikat yang dibagikan, tetapi dari perubahan nyata kualitas pendidikan setelah kegiatan ini berakhir,” tegasnya.

Workshop tersebut dihadiri Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saifuddin Jahar, Ph.D., Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta Dr. Faris Alnizar, Anggota DPRD Provinsi Banten Dr. M. Aly Taufiq, M.Si., Ketua LPM UIN Jakarta Prof. Dr. Khamami Zada, M.A., serta para pimpinan yayasan dan kepala satuan pendidikan di lingkungan LP Ma’arif NU Tangsel. (din)