Lahan Garapan Diserobot Jadi Aset Desa, Warga Puncu Kediri Demo Kantor BPN

Ratusan warga tergabung dalam Paguyuban Tani Puncu Makmur lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri, Kamis (28/8/2024).

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap penetapan lahan fasilitas sosial (fasos) yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Massa membawa spanduk berisi tuntutan penolakan terhadap lokasi fasos yang ditetapkan di atas lahan garapan petani. Setelah menyampaikan orasi, sebanyak 20 perwakilan warga diterima untuk melakukan mediasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit.

Dewan Penasehat Paguyuban Tani Puncu Makmur, Sunarto, dalam orasinya menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah kali ini dianggap merugikan masyarakat kecil.

“Negara seharusnya memberikan lahan kepada rakyat miskin yang tidak memiliki tanah, bukan mengambil alih lahan garapan petani untuk dijadikan aset desa,” ujarnya.

Sunarto juga mengingatkan bahwa alih fungsi lahan produktif berpotensi meningkatkan risiko bencana longsor di wilayah tersebut.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, menyatakan bahwa permasalahan muncul akibat kesalahpahaman data.

“Awalnya kami menerima surat dari warga Puncu yang menyatakan penolakan terhadap pengukuran fasos yang dimohon oleh pemerintah daerah. Namun setelah klarifikasi, ternyata masyarakat tidak menolak proses pengukuran atau sertifikasi. Mereka hanya menilai bahwa ada lokasi yang tidak sesuai,” jelas Junaedi usai mediasi.

Menurutnya, warga menyampaikan keberatan terhadap posisi salah satu blok fasos yang dianggap tidak berada di lokasi yang seharusnya. Untuk itu, BPN meminta masyarakat menyerahkan dokumen pendukung.

“Kami tunggu peta atau dokumen dari warga minggu depan. Data tersebut akan kami bandingkan dengan data pemerintah. Jika ditemukan kekeliruan, tentu akan kami koreksi,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BPN juga memaparkan data fasos yang dimaksud, mencakup lahan makam, jalan, saluran air, hingga aset pertanian daerah. Namun warga mengklaim bahwa penetapan lokasi, terutama untuk lahan pertanian, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Rencananya, mediasi lanjutan akan dilakukan setelah BPN menerima dan menelaah dokumen pembanding dari warga. (lik).