Komisi I RDP Sengketa Lahan di Kampung Pabuaran Manis Jaya

“Itu kan penyampaian masyarakat. Mereka merasa tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Bisa saja dihitung untuk kebutuhan hidup sementara. Tapi ini baru satu sisi. Kita belum dengar tanggapan dari Sarana Teknik,” jelasnya.

Ia menegaskan, RDP ini bukan untuk membahas aspek hukum kepemilikan lahan, melainkan mencari jalan tengah yang berkeadilan dan manusiawi.

“RDP ini solusi dialog. Masyarakat Pabuaran tidak merasa memiliki tanah, mereka hanya sudah puluhan tahun tinggal di situ dan memohon kepada Sarana Teknik maupun pemerintah agar diberikan tempat tinggal,” tegasnya.

Junadi juga menyoroti lemahnya pengamanan aset oleh pihak pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Menurutnya, jika lahan tersebut benar milik PT Sarana Teknik, seharusnya sejak awal ada kejelasan status dan pengelolaan.

“SHGB itu harusnya diamankan. Selama 20 tahun seharusnya dibangun. Faktanya masyarakat tidak tahu itu tanah PT Sarana Teknik. Tahunya tanah negara karena tidak ada tanda-tanda kepemilikan,” ungkapnya.