BOGOR-Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan webinar NGaRIung series. Pada seri pertama ini di tahun 2026 ini membahas terkait penyusunan kebijakan berbasis hasil riset.
Kegiatan itu belangsung melalui zoom meeting dan live streaming yang diikuti oleh sejumlah peserta perangkat penelitian dan pembangunan se-Indonesia serta akademisi, peneliti, birokrat, media dan peserta lainnya.
Kepala Bapperida Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji mengapresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber yang turut hadir dalam kegiatan disela-sela waktu aktifitas.
Webinar ini merupakan kegiatan yang berbentuk daring yang dilakukan sebanyak 7 series di tahun 2026 yang dilaksanakan setiap bulan.
“Webinar bertujuan untuk melakukan upaya komunikasi dan diseminasi terhadap isu-isu dan kebijakan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi ke masyarakat secara luas baik di level nasional maupun internasional,” ungkap Bambam.
Bambam berharap, webinar yang melibatkan pihak akademisi, lembaga peneliti, sektor swasta dan komunitas masyarakat ini bisa berperan aktif saat pembahasan penyusunan kebijakan berbasis hasil riset data .
“Kami berharap bahwa materi yang disampaikan dalam webinar ini memberikan manfaat praktis dan meningkatkan kompetensi kita semua dalam upaya memajukan peran riset dan inovasi dalam mengakselerasi pembangunan di daerah,” kata Bambam.
Dalam penyusunan kebijakan publik harus berdasarkan faktor dan dasar dalam suatu kebijakan. Karena, hal ini penting untuk menjadi ukuran manfaat nantinya yang akan didapatkan.
Terlebih, bukan sekedar untuk melaksanakan rutin administrasi, tetapi bagaimana suatu kebijakan publik ditetapkan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat.
Apalagi saat ini, telah berkembang suatu paham atau paradigma tentang penyusunan kebijakan harus berbasis bukti atau dikenal evidence based policy.
Dengan konsep ini sangat perlu, karena pemerintah selaku penyelenggara, bahwa setiap kebijakan, inovasi dan apapun yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki data-data yang akurat, analisis yang tajam. Sehingga segala permasalahan dapat terjawab melalui kebijakan tersebut.
Saat pembahasan, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi menerangkan bahwa, peran perangkat Bapperida atau Perguruan Tinggi dan komunitas masyarakat dalam penyusunan kebijakan perlu adanya kerjasama untuk memperkuat kebijakan setiap daerah.
Kata Yopi, terkait kebijakan riset inovasi disetiap daerah, mengacu pada regulasi pusat peraturan presiden yakni terkait rencana penyusunan kebijakan lima tahunan baik di pusat maupun daerah.
“Didalam peraturan presiden terkait perencanaan lima tahunan itu sudah disebutkan bahwa untuk level pemerintah daerah harus dorong optimalisasi pemanfaatan, jadi harus berdampak karena ini menjadi salah satu target,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata Yopi, riset dan inovasi daerah, Kemendagri sudah mengeluarkan instruksi lebih lanjut soal perangkat daerah bagian penelitian pengembangan bersama dinas lain untuk mengetahui berapa banyak kebijakan berbasis data yang memberikan manfaat.
“Setiap pemerintah daerah harus memperkuat kebijakan berbasis bukti, kebijakan itu akan mendorong proses optimalisasi pemanfaatan di daerah sesuai dengan konteks,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, peran BRIN yakni bekerjasama terutama dengan pemerintah daerah terkait dengan indeks kualitas kebijakan.
“Jadi ini yang perlu didorong di pemerintah daerah,” tutur dia.
Sedangkan, Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan BP2D Provinsi Jawa Barat, Inge Wahyuni menekankan, penyusunan kebijakan itu tidak berbasis intuisi, filling(cek lagi, ini maksudnya apa, feeling atau apa) ataupun bisnis. Namun ada dasar ilmiah yang kuat agar bisa dipertanggungjawabkan yang nantinya diformulasikan menjadi kebijakan.
“Inovasi ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan demikian, kata dia, saat penyusunan kebijakan, maka perlu melibatkan Perguruan Tinggu (perbaiki), peneliti, media dan elemen masyarakat lain karena hal itu menjadi salah satu perangkat untuk pembangunan memberikan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui proses riset dan empiris dari situ kita bisa mengumpulkan rekomendasi formulasi kebijakan yang tepat seperti apa. Jadi tujuannya memastikan kebijakan yang diambil, bukan hanya berdasarkan asumsi dan tekanan politik (ini kayanya sensitif, jangan dimasukin),” pungkasnya. (*).
