HARIANRAKYAT.ID-KOTA KEDIRI, Pemerintah Kota Kediri bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri telah menyepakati penyerahan dana hibah mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian Hibah Daerah yang dilakukan langsung oleh Pj Wali Kota Kediri, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu Kota Kediri pada Selasa (31/10/2023).
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan, hari ini penandatanganan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu Kota Kediri sebesar Rp 29, 8 miliar dan Rp 7, 4 miliar untuk Bawaslu.
“Ada perubahan biaya dari Pilkada sebelumnya karena ada perubahan honor untuk adhoc naik hampir 100 persen lebih. Terkait dana APD karena asumsinya masih pandemi tapi nanti tidak terserap, akan dikembalikan ke kas daerah,” ia menjelaskan.
Untuk jaminan kesehatan bagi badan adhoc. Juga sudah disiapkan pada anggaran santunan, juga tidak minta, jika ada terjadi kejadian yang meninggal atau hal lain sudah disiapkan dana santunan.
“Berharap Pemilu ke depan bisa terlaksana jujur dan adil (jurdil) dan KPU untuk gencar memberikan edukasi kepada pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya tidak abstain. Sehingga angka partisipasi pemilih pemula berjalan dengan baik dan angka partisipasinya naik,” tambah ia.
Lanjut ia, perintah Presiden untuk PJ Walikota yang baru nanti bisa mendukung KPU dan Bawaslu dan tidak ada intervensi serta menjaga netralitas di lingkungan ASN.
Ketua KPU Kota Kediri Puspori Endah Palupi mengatakan, untuk anggaran hibah dari Pemkot Kediri Rp 29, 888.442.950 nanti akan dicairkan dalam dua tahap.
“Pencairan Tahap satu setelah 14 hari kerja setelah penandatanganan sebesar 40 persen sesuai SE Kemendagri. Dan, pencairan tahap kedua sebesar 60 persen maksimal 5 bulan sebelum hari pemungutan,” ia merinci.
Anggaran itu sendiri digunakan sesuai standar kebutuhan dari PMK 543 tahun 2022. Dibanding di Pilkada kemarin, dengan Pilkada 2024 naiknya tinggi, dikarenakan honor untuk adhoc PPK, PPS dan KPPS.
“Honor PPK Ketua Rp 2, 5 juta dan anggota Rp 2, 3 juta, PPS Rp 1, 9 juta dan KPPS sebesar Rp 1, 2 juta. Kalau di tingkat kecamatan masing-masing 5 dan jumlah kelurahan 46 dikali 3 orang total 138 orang,” tambah ia.
Pilkada tahun ini jumlah 456 TPS di masing-masing TPS ada 500 pemilih. Sesuai standar kebutuhan karena tidak ada covid anggaran akan dikembalikan ke Pemda karena tidak terserap.
Untuk target tingkat pemilihan dari KPU Ri sekitar 75 persen pemilih, tetapi realisasi Pemilu kemarin tingkat pemilih bisa tercapai 86 persen. Untuk pemilu 2024 tingkat pemilih harapannya bisa mencapai 90 persen.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha mengatakan, anggaran hibah dari Pemkot Kediri untuk Bawaslu sebesar Rp 7,4 miliar sama aturannya sama dengan KPU, pencairan pertama 40 persen dan tahap 2 sebesar Rp 60 persen. Terkait anggaran APD yang sudah dianggarkan kalau tidak terserap juga dikembalikan ke kas daerah.
“Pemilu tahun lalu, dibanding tahun ini ada kenaikan anggaran Badan Adhoc Bawaslu sebesar 100 persen yang sebelumya Rp 4, 5 miliar, tahun ini menjadi Rp 7, 4 miliar,” ia merinci.
Dengan rincian badan Adhoc di Bawaslu ada Panwascam tingkat Kecamatan 3 orang dan 2 orang Panwaskel dan tiap TPS 1 orang Pengawas TPS menyesuaikan jumlah TPS data dari KPU. (lik).
 | BalasTeruskan |
