PCNU Tangsel-Kemenag Kompak, Fokus Bereskan Persoalan Umat

HARIANRAKYAT.ID, TANGSEL— Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang Selatan, (Tangsel) mendorong sinergi NU dan Kementerian Agama menyelesaikan persoalan umat secara konkret. 

Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Tangsel, H. Abdullah Mas’ud, M.Si., menyampaikan  dalam forum Ngopi Senja Keliling Kota yang digelar  bersama Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.

"Dari sekadar seremoni menjadi kolaborasi strategis yang menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat," ujarnya.
 

Ngopi bertajuk “Bersinergi untuk Menguatkan Pendidikan Keagamaan, Harmoni dan Pelayanan Umat".

“Kolaborasi NU dan Kemenag harus bersama-sama menyelesaikan persoalan umat. Kemenag memiliki instrumen negara, sementara NU memiliki kekuatan sosial dan jaringan jamaah hingga akar rumput,” tambah Abdullah.

Ia menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan keagamaan, penguatan harmoni sosial dan transformasi pelayanan umat. 

Pesantren, madrasah, TPQ, majelis taklim, serta guru ngaji dinilai perlu diperkuat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan keagamaan yang adaptif dan berdaya saing.

Kepala Kantor Kemenag Tangsel, H. Ahmad Rifauddin, menyampaikan enam agenda kolaborasi utama yang perlu segera diwujudkan, yakni:

1. Pemutakhiran data pesantren agar kebijakan pembinaan lebih tepat sasaran.
2. Penguatan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pemerataan, peningkatan kompetensi, dan penguatan kemampuan baca tulis Al-Qur’an.
3. Penguatan Bimbingan Perkawinan (Binwin) untuk membekali calon pengantin dengan kesiapan mental, spiritual, kesehatan, komunikasi, dan ekonomi keluarga.
4. Penguatan rukyatul hilal untuk mendukung penentuan awal bulan hijriah secara akurat dan edukatif.
5. Pengecekan ulang arah kiblat di masjid, musala, pesantren, madrasah, dan fasilitas ibadah lainnya.
6. Percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di lingkungan pesantren serta warga Nahdliyin.

Rifauddin menyebut Kemenag memiliki dua petugas pengawas halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dapat mendukung pendampingan sertifikasi halal melalui gerakan WHO atau Wajib Halal Oktober.

Menurutnya, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga bentuk perlindungan konsumen dan penguatan daya saing usaha masyarakat.

Abdullah menyambut baik enam agenda tersebut dan menyatakan kesiapan PCNU Tangsel menggerakkan struktur organisasi, lembaga, badan otonom, pesantren, madrasah, serta jaringan jamaah untuk mendukung pelaksanaannya.

“Ukuran keberhasilan bukan seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa banyak persoalan umat yang berhasil kita selesaikan bersama,” tegasnya.

Ia berharap forum Ngopi Senja menjadi pintu masuk bagi kerja bersama yang memiliki target, pembagian peran, jadwal pelaksanaan, dan evaluasi berkala.

“Dari gagasan lahir kolaborasi, dari kolaborasi lahir aksi, dan dari aksi lahir kemaslahatan. Kemenag melayani, NU menggerakkan, umat merasakan manfaat,” pungkasnya. (din).