MUI Tangsel Tegaskan Dukungan Program Perlindungan Perempuan dan Anak, Soroti Sinkronisasi Hukum Positif dan Fiqih

“Hukum positif mendorong larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di ranah rumah tangga, pendidikan, dan lingkungan. Namun dalam fiqih, pendekatan dan pengajarannya harus tegas, jelas, dan proporsional. Jika hukum positif diterapkan tanpa perbandingan dengan fiqih, akan muncul ketidaksinkronan. Ini perlu pembedahan mendalam,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja MUI Tangsel Hj Fathiyah menyatakan pihaknya akan segera mengonsolidasikan langkah internal. Komisi akan menggelar rapat guna merumuskan strategi penyampaian materi kepada jamaah di tingkat akar rumput.

“Kami akan rapat dengan anggota komisi agar pesan-pesan perlindungan perempuan dan anak ini bisa disampaikan secara masif kepada jamaah,” kata Hj Fathiyah.

Pertemuan ini menegaskan posisi MUI Tangsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus peneguh perspektif keagamaan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan. (din).