HARIANRAKYAT.ID, KOTA TANGSEL– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangsel menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Dampak Efisiensi Anggaran Publikasi terhadap Perusahaan Media”. Berlangsung di Gedung Layanan Informasi Kota Tangsel, Serpong, pada Jumat, 20 Juni 2025.
Kegiatan ini merupakan bentuk refleksi kritis terhadap kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam konteks komunikasi publik dan keberlanjutan ekosistem media lokal.
FGD ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, antara lain Sekretaris Bappelitbangda Kota Tangsel, Buana Mahardika; Anggota DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar; serta Direktur Utama Tangerang Online, Abi Jumaedi.
Ketiganya berperan sebagai narasumber yang menyampaikan analisis, respons kebijakan, serta dampak lapangan terhadap aktor-aktor media.
Ketua PWI Kota Tangsel, Eko Nursanto, menyampaikan bahwa penyelenggaraan FGD ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi secara substantif latar belakang dan implikasi dari kebijakan efisiensi anggaran publikasi yang diberlakukan Pemerintah Kota Tangsel. Dalam pandangannya, kebijakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap eksistensi media lokal yang secara struktural masih sangat bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Forum ini menjadi ruang diskursif untuk memahami sejauh mana kebijakan efisiensi ini memengaruhi keberlangsungan operasional perusahaan pers lokal yang menggantungkan sebagian besar sumber dayanya pada anggaran pemerintah,” ujar Eko.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar, dalam pernyataannya menegaskan peran strategis wartawan dalam ekosistem komunikasi kebijakan. Ia menilai bahwa efisiensi anggaran publikasi harus dikaji secara cermat agar tidak mengganggu fungsi diseminasi informasi publik.
“Wartawan adalah pilar utama dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat. Mereka berkontribusi besar dalam memperkuat keterbukaan informasi dan legitimasi publik terhadap kebijakan pemerintah,” jelas Ledy.
Sementara itu, Sekretaris Bappelitbangda Kota Tangsel, Buana Mahardika, memaparkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan bagian dari penyesuaian fiskal yang merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penyesuaian ini meliputi pembatasan beberapa pos anggaran, termasuk pada sektor publikasi pemerintah.
“Secara teknis, pemangkasan anggaran publikasi berkisar antara 13 hingga 15 persen. Penyesuaian ini lebih kepada rasionalisasi porsi, bukan eliminasi total,” ungkap Buana.
Direktur Utama Tangerang Online, Abi Jumaedi, memberikan perspektif praktis dari pelaku industri media. Ia menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap keberlanjutan perusahaan media lokal, yang dalam praktiknya sangat bergantung pada kontrak kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah.
“Media lokal, dalam banyak kasus, memiliki ketergantungan struktural terhadap APBD. Oleh karena itu, pengurangan alokasi anggaran publikasi berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional mereka,” ujar Abi.
Diskusi ini diharapkan menjadi titik awal terbentuknya pemahaman bersama antara aktor media dan pemerintah daerah dalam menyusun skema kolaboratif yang adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal, tanpa mengorbankan fungsi strategis media sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. (din).
