DPRD Kota Tangerang Berikan Rekomendasi LPJ-APBD 2024

Selain itu, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih ditemukan sejumlah restoran dan rumah makan yang berada di Bandara Soekarno-Hatta tidak menggunakan tapping box sehingga penerimaan pajak restoran dari Bandara Soekarno-Hatta tidak maksimal.

Sementara untuk meningkatkan penerimaan pendapatan bagi hasil pajak daerah dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dengan sistem opsen seharusnya Bapenda Kota Tangerang secara periodic, yakni minimal tiap triwulan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi subyek pajak dengan Samsat di Kota Tangerang dan Bapenda Provinsi Banten.

Meski begitu, secara umum berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap pelaksanaan APBD 2024 sudah baik. Terlebih tahun ini Pemkot Tangerang kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-18 kali berturut-turut.

“Atas nama seluruh Fraksi DPRD, kami sampaikan apresiasi kepada Wali kota atas raihan opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras Pemkot bersama DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Tangerang,” ucapnya.

Untuk diketahui, target pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 4,895 triliun dengan realisasi sebesar Rp 5,37 triliun atau tercapai 102,91 persen. \"Terlampaui 142 miliar dari target,\" ujarnya. Pada pos anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 5,38 triliun dengan realisasi sebesar Rp 5,77 triliun. Terdapat sisa belanja daerah yang tidak terealisasi sebesar Rp 306 miliar.