HARIANRAKYAT.ID, SERANG — Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi meminta pembangunan perumahan rakyat tidak lagi molor. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) harus tancap gas sejak awal tahun
Deden menyoroti kebiasaan lama pembangunan fisik yang baru bergerak di penghujung tahun. Pola tersebut dinilai menggerus kualitas dan manfaat. Tahun ini, pembangunan diminta dimulai sejak triwulan pertama.
Penegasan itu disampaikan saat Forum Organisasi Perangkat Daerah DPRKP Provinsi Banten. Kegiatan digelar di Aula Surosowan, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/2/2026). Forum menjadi ajang evaluasi sekaligus koreksi pola kerja.
Menurut Deden, sektor perumahan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Maka pemerintah wajib hadir memastikan rumah layak dan manusiawi. Karena itu, perencanaan tak boleh asal-asalan.
Ia mengingatkan pembangunan perumahan bukan sekadar mengejar target fisik. Aspek kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana wajib diperhatikan. Utilitas umum penunjang tak boleh diabaikan.
Sekda Banten itu mengakui kawasan kumuh masih menjadi persoalan serius. Masalah ini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Penanganan terpadu dinilai tak bisa ditunda.
Deden menilai forum ini krusial untuk menyatukan langkah. Lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan aman harus diwujudkan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.
“Saya mengajak semua pihak berkolaborasi dan berpartisipasi aktif. Kita dorong permukiman layak huni dan berkelanjutan. Kualitas hidup masyarakat harus meningkat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum OPD yang juga Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Banten, Rinto Yuwono, menjelaskan tujuan kegiatan. Forum ini menyelaraskan program prioritas dengan usulan kabupaten dan kota.
“Target kinerja dipertajam agar capaian lebih optimal. Rinto menyebut peserta forum berjumlah 84 orang. Peserta berasal dari pemerintah daerah dan pusat. Forum diharapkan mampu mempercepat pembangunan perumahan di Banten,” tutupnya. (din).
