KOTA KEDIRI-Pemkot Kediri menargetkan tahun 2024 semua usaha makanan dan minum (mamin) memiliki sertifikat halal. Target itu sesuai dengan regulasi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja guna mewujudkan ekosistem halal.
Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit, mengatakan usaha dan produk IKM meningkatkan kuantitas dan kualitas serta meningkatkan daya saing IKM Kota Kediri. Saat membuka “Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Hak Merk Bagi IKM Kota Kediri tahun 2023” berlangsung di Ruang Joyoboyo Pemkot Kediri, Kamis 9 Maret 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan selanjutnya diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Maka pada bulan Oktober 2024 semua produk barang jasa terutama olahan makanan dan minuman harus mempunyai sertifikasi halal.
“Pada tahun 2021, sampai dengan Februari Tahun 2023, pelaku usaha di Kota Kediri yang mempunyai sertifikat halal sebanyak 1.745 pelaku usaha. Sedangkan jumlah industri di Kota Kediri Tahun 2022 mencapai 8.574,” ujar Bagus Alit.
Lanjut ia, dimana ada 3.570 pelaku usaha makanan dan minuman. Dan yang suran bersertifikasi halal sebanyak 1.745. Atau separuh sudah bersertifikasi. Mudah-mudahan nanti sebelum Oktober tahun 2024 semua pelaku usaha di Kota Kediri terutama pelaku usaha makanan dan minuman sudah bersertifikat. Sehingga bisa menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap fasilitasi sertifikasi Halal bermanfaat dalam pengembangan usaha perdagangan dan perindustrian di Kota Kediri. Sehingga roda perekonomian Kota Kediri semakin baik dan meningkat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka sosialisasi Sertifikasi Halal dan Merk secara resmi saya nyatakan dibuka,” tukasnya.
Sementara itu, Kabid Industri Lilin Nuryani menyampaikan pihaknya mengadakan Sertifikasi Halal dan Merk diselenggarakan setiap tahun. Tahun ini ada 40 halal regular, 60 untuk merk. Sisanya bakal diadakan bagi halal self declare.
“Kita kerja sama dengan Kemenag juga. Jadi kemarin kita buka pendaftaran online seleksi ada 330 yang daftar. Sedangkan yang kita anggarkan sosialisasi hanya ada 100. Selebihnya akan kita akomodir permohonan halal-halalnya. Kita lihat kalau mereka masuk ke self declare diarahkan agar Kemenag,” ia merinci.
Syarat utama membuat sertifikat halal harus IKM sendiri, KTP dan usahanya juga di Kediri, dan syarat administratif memang harus NIB dan RBA.
Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Tulungagung, Syamsul Umam menyampaikan tentu, karena kerjasama dengan dinas maka bagi pelaku usaha yang akan dipilih sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri.
“Dari nama-nama yang diseleksi nantinya diajukan ke kita. Produknya apa saja, kita pilah mana yang masuk di kategori sertifikasi reguler dan mana yang masuk di sertifikasi self declare. Kalau yang self declare tentu kami akan tangani secara cepat karena sertifikasi yang reguler ini itu gratis dibiayai oleh APBN dan kita akan menerjunkan para pendamping kita yang ada di kota Kediri,” ujar Syamsul.
Kebetulan UIN Tulungagung sudah mempunyai 853 pendamping yang terdapat di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk yang reguler akan dampingi dengan alur-alur yang sudah ditetapkan oleh BPJPH.
“Nanti akan lihat berkas pengajuannya kemudian kita akan menerjunkan auditor. Kebetulan UIN Tulungagung sudah punya lembaga pemeriksa halal yang sudah teregistrasi di BPJPH. Serta memiliki auditor halal yang bisa diterjunkan ke para pelaku usaha untuk melakukan audit proses produk halal,” tutupnya. (lik).
 | BalasTeruskan |
