Cegah TPPO Berkedok Pengantin Pesanan, Imigrasi Kediri Gandeng 21 KUA se Jombang
Imigrasi juga mendorong penguatan koordinasi lintas instansi untuk mendeteksi perkawinan mencurigakan sejak dini dan melindungi masyarakat dari TPPO.
HARIANRAKYAT.ID, JOMBANG – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri menggandeng 21 Kantor Urusan Agama (KUA) se Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Aksinya ini berkedok pengantin pesanan atau perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA).
Langkah tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Modus Pengantin Pesanan dan Perkawinan Campuran di Hotel Yusro, Kabupaten Jombang, Selasa (10/11/2026).
Rangkaian ini bagian dari peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, mengatakan perkawinan campuran perlu mendapatkan perhatian bersama karena berpotensi disalahgunakan sebagai sarana eksploitasi perempuan Indonesia dan perdagangan manusia.
" Diperlukan pemahaman bersama dan keterlibatan seluruh instansi terkait untuk mengenali indikasi penyalahgunaan perkawinan campuran sejak dini," ujarnya.
Menurutnya, para penyuluh pernikahan di KUA memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada calon pasangan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami risiko serta ketentuan hukum perkawinan campuran agar tidak menjadi korban TPPO.
Kegiatan tersebut dihadiri 21 Kepala KUA se-Kabupaten Jombang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.
Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Disdukcapil Kabupaten Jombang, Masduqi Zakaria, memaparkan regulasi perkawinan campuran dari perspektif administrasi kependudukan. Materinya mencakup pencatatan perkawinan, perubahan status dokumen kependudukan, hingga status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.
Sementara itu, Nasrullah dari Imigrasi Kediri menjelaskan modus pengantin pesanan yang umumnya menyasar perempuan WNI dengan iming-iming keuntungan finansial, mahar bernilai fantastis, hingga janji kehidupan lebih sejahtera di luar negeri.
Masyarakat diminta mewaspadai sejumlah indikasi, seperti proses perkenalan yang berlangsung sangat singkat, janji mahar dalam jumlah tidak wajar, serta pengurusan paspor dan visa yang sepenuhnya dikendalikan calon pasangan WNA.
Dalam praktiknya, korban berpotensi mengalami eksploitasi, pembatasan komunikasi, hingga penahanan dokumen perjalanan setelah berada di luar negeri.
Melalui sesi diskusi, para peserta juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara KUA, Disdukcapil, dan Imigrasi dalam mengidentifikasi calon perkawinan campuran yang mencurigakan.
Selain itu, dibahas pula usulan kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) antara KUA dan Disdukcapil untuk mempercepat pembaruan data kependudukan setelah perkawinan tercatat, termasuk mekanisme pertukaran informasi terkait keberadaan WNA.
Imigrasi Kediri berharap, apabila ditemukan indikasi perkawinan campuran yang mencurigakan, pihak KUA maupun perangkat desa segera berkoordinasi dengan Imigrasi untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Sejalan dengan tema Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026, yakni "Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina", Imigrasi Kediri terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mencegah TPPO dan melindungi warga negara Indonesia. (lik).