HARIANRAKYAT.ID-KABUPATEN KEDIRI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan penguatan program bangga kencana dan penurunan stunting. Bersama tim pendamping keluarga Kabupaten Kediri, bertempat di Pendopo Panjalu Djayati, Senin (21/8/2023)
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada tim pendamping keluarga sehingga bisa mempercepat penurunan stunting yang ada di Kabupaten Kediri.
“Batas waktunya ini tinggal satu setengah tahun untuk menuju di bawah 14%. Maka biar mereka (tim pendamping keluarga) tahu langkah-langkah terlebih dahulu pencegahan stunting. Saya kira banyak hal-hal yang kadang sepele, tapi tim pendamping keluarga belum tahu sehingga kita coba kita edukasi,” ujarnya.
Lanjut ia di sini ada sekitar 25.000 orang yang hamil dalam satu tahun. Dari 25.000 melahirkan selama satu tahun itu, kalau seandainya tidak dijaga secara serius, maka nanti ada stunting baru lagi.
“Maka ini yang harus dijaga. Tadi saya sampaikan yang nikah di sini hampir 12.000 setahun. Yang nikah ini juga harus dikawal betul, jangan hanya prewedding aja tapi harus prekonsepsinya karena hamil itu harus direncanakan,” jelasnya.
Dirinya berharap masalah stunting tidak hanya ditangani oleh Pemerintahan saja. Tetapi dari pihak swasta juga ada yang terlibat.
“Maka semua harus terlibat untuk bagaimana kita menghadapi atau menurunkan masalah stunting bersama-sama saling bahu-membahu,” ajaknya.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana menjelaskan Kabupaten Kediri mendapat dana alokasi khusus non fisik yang paling besar di Jawa timur yaitu sekitar Rp 14 miliar. Dana tersebut nantinya akan ditransferkan ke puskesmas-puskesmas. Nantinya pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membantu para puskesmas untuk membelanjakan kebutuhan yang sesuai apa yang dibutuhkan.
“Saya sudah menghimbau kepada bapak ibu camat dari rapat mungkin kurang lebih hampir satu bulan yang lalu. Kita imbau untuk menghidupkan dasa wisma. Jadi setiap rumah itu ada yang memonitor. Rumah ini ABCD masuk kategori stunting, maka harus dimonitor terus,” perintahnya.
Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting itu membutuhkan kolaborasi dan kerja sama lintas sektor. Berbagai unsur yang terlibat dalam Percepatan Penurunan Stunting terdiri dari Kodim, Polri dan tentunya OPD. Tidak hanya dinas BP2KP, tetapi seluruh OPD punya tanggung jawab.
Selain acara sosialisasi, bertempat di Pendopo Kabupaten Kediri juga mengukuhkan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Kediri, Pulung Agustanto. Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN.
Pulung Agustanto setelah dikukuhkan menjadi BAAS berharap bisa mengajak beberapa pengusaha ikut terlibat agar segera menuntaskan masalah stunting
“Karena kalau satu anak 50.000, kita menyumbang dengan angka Rp 50 juta atau Rp 100 juta, mungkin saya bisa mengajak beberapa teman-teman di Jakarta untuk ikut terlibat dalam program penurunan stunting,” bebernya. (lik).
