HARIANRAKYAT.ID-Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), suasana internal organisasi mulai memanas. Nama-nama calon pemimpin bermunculan, jejaring politik bergerak cepat, dan poros-poros internal saling menakar kekuatan. Di tengah dinamika ini, muncul kekhawatiran tentang kemungkinan campur tangan kekuasaan negara dalam proses suksesi NU.
Menurut Gus Lilur, tokoh muda NU, intervensi terlihat dari dukungan pejabat, kedekatan calon dengan presiden, hingga pemanfaatan jaringan birokrasi untuk memengaruhi arah kepemimpinan PBNU. “Seolah Muktamar NU hanya bisa berjalan jika ada lampu hijau dari negara,” katanya.
Gus Lilur menekankan bahwa NU lahir bukan dari kekuasaan, melainkan memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, termasuk melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Setelah republik berdiri, para kiai kembali ke pesantren untuk mengajar dan membimbing umat, menjaga kebesaran moral organisasi.
Kekhawatiran terbesar adalah intervensi negara dapat merusak independensi NU sebagai pilar moral bangsa. “NU boleh dekat dengan negara, tapi jangan larut dalam kepentingan politik sesaat. Muktamar ke-35 adalah ujian bagi kemandirian NU,” ujarnya.
Dia berharap figur negara, termasuk Presiden Prabowo, bisa menjaga jarak dan menghormati NU sebagai organisasi moral, bukan mengendalikannya. Muktamar NU ke-35 bukan sekadar memilih Ketua Umum dan Rais Aam, tetapi juga soal mempertahankan marwah NU sebagai kekuatan moral bangsa dan penghormatan terhadap para pendirinya. (*).
