HARIANRAKYAT.ID, JAKARTA, Menko Polhukam Mahfud MD menutup RAKORNAS BAZNAS berlangsung pada (20-21/2023). Pada kesempatan itu mengajak BAZNAS untuk membangun daerah perbatasan, berlangsung di The Sultan Hotel & Residence Jakarta.
Di hadapan 1500 unsur pimpinan BAZNAS daerah provinsi dan kabupaten/kota se tanah air.
“Tugas memastikan pembangunan daerah perbatasan di Kemenko Polhukam bisa dilakukan BAZNAS dari bidang sosial, ekonomi dan pendidikan,” katanya.
Mahfud MD paparkan kondisi sekolah yang kurang layak dengan tingkat kemiskinan tinggi serta struktur sosial yang belum mendukung.
“Masih banyak sekolah yang kurang layak pakai di daerah perbatasan, mari kita bangun bersama BAZNAS,” ajaknya diiringi tepukan hadirin.
Dia menambahkan, pengentasan kemiskinan ekstrem yang jadi fokus pemerintah di daerah perbatasan lebih disebabkan oleh menjaga keutuhan NKRI
“Slogan BAZNAS aman secara regulasi, syar’i dan NKRI modal untuk bisa membangun daerah perbatasan itu” tegas dia.
Sementara kondisi sosial daerah perbatasan, tambahnya, belum memungkinkan melahirkan lembaga sosial kuat berbeda dengan daerah lain di tanah air.
Untuk melapangkan itu, Mahfud MD berjanji akan mengajak pihak BAZNAS ketika kunjungan ke daerah perbatasan.
“Saya akan ajak BAZNAS dalam setiap kunjungan kerja ke sana, agar bisa dicarikan langsung solusi pengunaannya,” ungkap dia.
Sementara itu Ketua BAZNAS RI menyambut baik ajakan Mahfud MD, karena dari hasil resolusi Rakornas BAZNAS disepakati target pengumpulan 2024 sebesar Rp 41 Triliun untuk pendayagunaan 64 juta orang yang jumlah 3,2 juta orang miskin.
“Target 2024 meningkat 30 persen dari target 2023 sebesar 31 Triliun dengan target distribusi untuk 48 juta jiwa,” jelas dia.
Dalam mencapai target itu BAZNAS fokus pada penguatan jaringan, SDM dan digitalisasi pengelolaan zakat.
“Di daerah yang baznasnya tidak berkembang terus diperhatikan agar bisa setara dengan yang lain,” katanya
Dia tambahkan, mendorong BAZNAS daerah agar tidak mengandalkan ASN, karena jumlahnya juga tidak signifikan.
“Sektor peternakan, pertanian, perkebunan juga pertambangan masih belum tergali potensi zakatnya,” ucap dia.
Untuk dia juga akan sinergi dengan KPK, Bappenas, Kejaksaan dan Kejari agar menjamin transparansi pengelolaan zakat.
“Peserta Mukernas sepakat untuk segera melaksanakan Mukerda setelah menerima resolusi ini,” pungkas dia. (din).
