HARIANRAKYAT.Id, TANGSEL – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan menunjukkan tren mengkhawatirkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tangsel mencatat lonjakan signifikan kasus sepanjang 2025.
Fakta ini memantik sorotan tajam saat DP3AP2KB melakukan kunjungan kerja ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangsel, yang berujung pada dorongan kuat agar kerja sama tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan dalam program konkret.
Wakil Sekretaris I MUI Tangsel, Ahmad Syarif Hidayat, menegaskan bahwa meningkatnya angka kekerasan adalah alarm serius bagi semua pihak. Ia menilai, tanpa kolaborasi yang nyata dan terstruktur, upaya pencegahan hanya akan menjadi slogan normatif tanpa dampak riil di masyarakat.
“Angka kekerasan terus naik. Kalau tidak diturunkan dalam bentuk program konkret, kerja sama ini akan sulit terealisasi dan tidak efektif,” tegas Ahmad Syarif Hidayat.
Menurutnya, MUI siap terlibat aktif, namun menuntut kejelasan arah, skema kerja dan target program. Ia menekankan, peringatan atau kampanye anti-kekerasan harus diikuti langkah nyata yang menyentuh akar persoalan di keluarga dan lingkungan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DP3AP2KB Kota Tangsel, dr Enji, mengakui situasi yang kian darurat. Ia menyebutkan, lonjakan kasus kekerasan perempuan dan anak tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Keterlibatan tokoh agama dinilai krusial untuk memperkuat pesan moral dan pembinaan ketahanan keluarga di tengah masyarakat.
“Ini kondisi darurat. Kita harus saling melindungi, memperkuat pembinaan ketahanan keluarga, dan melakukan pencegahan serius agar pada 2026 kasus kekerasan bisa ditekan,” ujar dr Enji.
Ia membeberkan data resmi DP3AP2KB yang menunjukkan peningkatan kasus dari 334 kasus pada 2024 menjadi 397 kasus sepanjang 2025. Namun, angka tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Jumlah ini bisa saja lebih besar, karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan,” ungkapnya.
Lonjakan data ini menjadi tamparan keras bagi semua pemangku kepentingan di Tangsel. Tanpa langkah tegas, kolaborasi lintas sektor, dan program pencegahan yang terukur, ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak berpotensi terus meningkat dan menjadikan krisis ini sebagai bom waktu sosial. (din).
