back to top
HARIANRAKYAT.ID Mengucapkan Selamat Hari PAHLAWAN "Teladani Pahlawanmu Cintai Negerimu
HARIANRAKYAT.ID Mengucapkan Selamat memperingati hari PAHLAWAN "Teladani Pahlawanmu Cintai Negerimu
BerandaDaerahDebat Terbuka, Vinanda Jelaskan Angka Kemiskinan Kota Kediri Urutan kedua se Jatim

Debat Terbuka, Vinanda Jelaskan Angka Kemiskinan Kota Kediri Urutan kedua se Jatim

HARIANRAKYAT.ID, KOTA KEDIRI–Calon Walikota Kediri nomor urut 01 Vinanda Prameswati menyoroti tingkat kemiskinan di Kota Kediri. Ternyata, persentase penduduk miskin di Kota Kediri tertinggi kedua di Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan oleh Vinanda saat debat publik pertama calon walikota dan wakil walikota Kediri di Insumo Kediri Convention Centre (IKCC), pada Jumat (1/11/2024) malam.

Pada kesempatan itu, cawali yang berpasangan dengan tokoh ulama KH. Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) itu menyatakan persentase penduduk miskin di Kota Kediri yang menduduki peringkat nomor dua paling tinggi antar kota se Jawa Timur. Pernyataan itu tentu membuat publik terkejut, karena selama ini Kediri dilabeli sebagai kota terkaya dan terbahagia di Indonesia.

“Jadi memang menurut pandangan kami, warga Kota Kediri yang miskin itu terdapat 21.000 di tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat 19.000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Kediri ini menduduki peringkat nomor dua paling tinggi antar kota se Jawa Timur. Sehingga ke depan perlu adanya penurunan angka kemiskinan,” terang Vinanda.

Jika kita buka data persentase penduduk miskin menurut kota di Jawa Timur pada tahun 2023 pernyataan Vinanda tersebut benar adanya. Dari 9 kota di Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri rangking kedua tertinggi tingkat persentase penduduk miskin dengan angka 7,15 persen.

Kota Kediri Tahu ini berada satu level dibawah Kota Blitar yang menempati kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi pertama dengan angka 7,30 persen. Sedangkan posisi tertinggi ketiga adalah Kota Pasuruan 6,60 persen dan keempat Kota Probolinggo 6,48 persen.

Posisi kelima ditempati oleh Kota Mojokerto 5,57 persen, keenam Kota Madiun 4,74 persen, ketujuh Kota Surabaya 3,65 persen, kedelapan Kota Malang 4,26 persen dan kota dengan tingkat persentase penduduk miskin terendah di Jatim adalah Kota Batu 3,31 persen.

Sebenarnya, Kota Kediri dibawah kepemimpinan Abdullah Abu Bakar sudah berhasil memperbaiki persentase penduduk miskin pada tahun 2024 ini. Dari angka 7,15 persen di tahun 2023 turun menjadi 6,51 persen pada tahun 2024 atau 0,64 persen selama satu tahun. Tetapi posisi Kota Kediri ini masih tetap berada di peringkat tertinggi kedua di Jatim.

Tiga tahun terakhir, selama kepemimpinan mas Abu, penurunan angka kemiskinan di Kota Kediri memang tidak terlalu signifikan. Di tahun 2021, angka kemiskinan berdasarkan data yang sama mencapai 7,75 persen, hanya turun 0,52 persen di tahun 2022, menjadi 7,23 persen. Di tahun itu jumlah warga miskin mencapai 21,15 ribu jiwa. Di tahun 2023, penurunan bahkan hanya 0,08 persen, hanya 120 jiwa miskin yang berhasil diselamatkan.

Masih berdasarkan data persentase penduduk miskin di Jatim milik BPS Tahun 2024, Kota Blitar juga tetap di urutan tertinggi pertama dengan angka 6,75 persen, lalu disusul Kota Kediri dengan angka 6,51 persen. Dibandingkan dengan kota tetangga yaitu, Madiun 4,38 persen (urutan keenam) dan Kota Mojokerto 5,57 persen (urutan kelima), Kota Kediri masih kalah jauh.

Tingginya persentase penduduk miskin di Kota Kediri ini tentu sangat ironis. Betapa tidak, Abdullah Abu Bakar saat memimpin kota ini punya program andalan Program Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat Prodamas.

Tetapi kenyataanya, selama selama dua periode (10 tahun) prodamas dijalankan tidak sanggup untuk mengentaskan kemiskinan warganya. Betapa tidak, angka pertumbuhan ekonomi yang diukur dari penurunan jumlah warga miskin di Kota Kediri terbilang kecil hanya sekitar 1,9 persen.

Padahal, program andalan Mas Abu tersebut cukup besar dalam menggerus porsi APBD Kota Kediri. Bisa dibayangkan, pada periode pertama prodamas mengalokasikan anggaran Rp 50 juta per RT per tahun, sehingga total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 72 miliar. Kemudian periode kedua menjadi prodamas plus dengan melipat gandakan alokasi anggaran menjadi Rp 100 juta per RT per tahun atau total anggarannya sekitar Rp 144 miliar.

Menurut lulusan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya itu, perlu adanya upaya strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Kediri. Makanya, dia bersama Gus Qowim berupaya dengan berbagai program andalannya yang tercantum dalam SAPTA CITA (tujuh program prioritas).

“Program kami yang pertama adalah Program Ekonomi Kerakyatan (MERATA). Dimana, tujuan program ini untuk pembangunan dan perlindungan sosial. Sehingga ke depan dengan adanya dukungan di kader kesehatan, kemudian kader lingkungan dengan pemberian insentif, lalu bagi guru ngaji dan program padat karya yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bantuan modal bagi warga Kota Kediri yang miskin, tentunya ini dapat menekan angka kemiskinan di Kota Kediri,” tutupnya. (lik).

Tinggalkan Pesan

- Advertisement -spot_img
Komentar Terbaru
Must Read
- Advertisement -
Related News