HARIANRAKYAT.ID-KOTA KEDIRI, Komisi C DPRD Kota Kediri sidak soal pencemaran air di sejumlah sumur warga Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Bahkan Pemkot Kediri dinilai tak mampu mengatasi masalah ini, Kamis (7/9/2023).
Kader Partai Demokrat, Ashari menjelaskan, jika menerima laporan masyarakat soal pencemaran air sumur. Itulah yang membuat perwakilan rakyat turun tangan. Kendati menurut dirinya ini belum tentu masuk wilayah pencemaran lingkungan.
“Kami menerima aduan dari masyarakat terhadap persoalan pencemaran lingkungan. Meski kita belum bisa menilai apakah ini pencemaran lingkungan atau buka. Tapi masyarakat merasakan air yang biasa dikonsumsi ini tidak layak dikonsumsi,” ujar Ashari.
Lanjut ia, bahkan Pemkot Kediri sudah berkali-kali datang memastikan apakah air ini masih layak atau tidak. Berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kediri, air bau dan berubah warna.
“Secara fisik tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk cuci baju atau mandi sudah tidak boleh. Tetapi yang menjadi persoalan uji lab sampai hari ini dalam rangka memastikan sumber polusinya ini dari mana itu kan belum ketahuan,” kembali menjelaskan.
Pihaknya berharap melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan kunjungan lapangan dewan dapat mendorong pemerintah segera bergerak memastikan uji lab yang sudah dilakukan berkali-kali ini hasilnya seperti apa.
“Supaya masyarakat kita punya kepastian. Karena pikirannya serba bingung. Saya khawatir akan ada kerawanan sosial. Makanya dalam rangka itulah Kami Komisi C turun ke lapangan membantu persoalan ini,” tambah ia.
Hasil dari sidak ini, ada solusi yang diberikan. Pertama adalah pengambilan sampel sumur dinilai kurang tepat. Beberapa kali uji air yang diambil, menggunakan aliran kran, sedangkan seharusnya menggunakan permukaan air sumur .
“Sementara air dengan minyak kan tidak bisa bersatu. Minyaknya sudah pasti di bagian atas. Mestinya diambil air dari sumur permukaan yang di bagian atas. Disitu diukur Kadarnya sebesar apa. Kalau yang di bawah sudah tentu air yang mungkin masih layak sehingga hasilnya tidak seperti yang dirasakan masyarakat,” ia menekankan.
Pemkot Kediri dinilai tidak mampu mengatasi problem ini, karena tak kunjung ada hasil yang pasti. Maka sebaiknya harus mencari jalan keluar. Dewan menyarankan untuk meminta bantuan pada Kementerian Kesehatan, agar warga segera dapat kepastian.
“Kami sampaikan juga ke temen-temen DLHKP dan Dinas Kesehatan mungkin ada laboratorium melalui pemerintah pusat dibawah Kementerian Kesehatan yang bisa membantu untuk segera memberikan kepastian. Ada Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) yang di Surabaya ada BBLK yang di Boyolali. Bisa jadi mereka membantu persoalan ini. Jangan menunggu terlalu lama kasihan masyarakat. Kasihan juga pemilik pom bensin belum apa-apa mereka dipersoalkan, pemerintah harus hadir memberikan kepastian itu,” tutupnya. (lik).
