Kekerasan Pada Jurnalis, Wakil Ketua DPRD Sampaikan Keprihatinan

Aksi kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas mendapat perhatian serius dari wakil rakyat Kota Tangerang. Salah satunya disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo. Dia secara tegas menyuarakan keprihatinannya atas kasus pemukulan jurnalis Hafidz Alfikar, yang terjadi saat peliputan festival Perahu Naga Peh Cun 2025 di bantaran Sungai Cisadane, Minggu (01/06/2025).

Arief menyebut peristiwa kekerasan wartawan Kota Tangerang tersebut bukanlah kasus biasa. Ia menilai, insiden tersebut menjadi indikator lemahnya penghargaan terhadap demokrasi dan salah satu pilar pentingnya yakni kebebasan pers. “Pers itu tiang demokrasi. Bila wartawan justru menjadi korban kekerasan saat bertugas, bagaimana mungkin demokrasi bisa ditegakkan?” ujar Arief di Gedung DPRD, Rabu (04/06/2025).

Arief Wibowo juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kapolres Metro Tangerang Kota, untuk memberi atensi penuh atas kasus ini. Ia berharap, sebelum masa jabatan Kapolres berakhir, kasus ini sudah bisa ditangani secara tuntas dan transparan. “Ini saat yang tepat bagi Kapolres menunjukkan legacy kuatnya: berdiri di sisi keadilan dan perlindungan kebebasan pers,” tegas Arief.

Menurutnya, perlindungan pers di Kota Tangerang perlu ditingkatkan melalui pendekatan sistemik, mulai dari pencegahan, edukasi, hingga penindakan. Ia juga mengajak semua pihak untuk menganalisis akar persoalan agar tidak terulang. “Premanisme dan kekerasan harus dihentikan, bukan hanya diberantas permukaannya, tapi diurai sampai akarnya,” tambahnya.

Insiden tersebut terjadi saat korban tengah melakukan tugas jurnalistik meliput jalannya lomba Perahu Naga. Tanpa sebab yang jelas, seorang pria yang diduga bagian dari jaringan relawan salah satu pemenangan calon wakil kepala daerah pada Pilkada 2024 lalu mendekatinya lalu memukul bagian perut Hafidz. Korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Tangerang Kota.

Sebagai bentuk tanggung jawab politik, Arief menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum refleksi bagi semua pihak, termasuk para penyelenggara kegiatan, untuk menjamin keamanan jurnalis. “Kita harus memastikan rasa aman tidak hanya milik pejabat atau panitia, tapi juga milik para jurnalis yang bekerja untuk publik,” pungkasnya. (Adt)