Honorer Satpol PP Tangsel Desak Pemerintah Naikkan Status ASN

Tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel meminta kenaikan status dari honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Wakil Ketua  Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FK-BPPPN) Endang mendesak pemerintah memperhatikan status honorer Satpol PP ditingkatkan menjadi ASN.

Hal ini guna mengoptimalkan keberadaan para aparat penegak perda yang ada di wilayah.“Maka kami mengharapkan, agar honorer Satpol PP naik menjadi ASN,” harapnya.

Hal itu tertuang dalam amanat UU No 23 tahun 2014 Pasal 256 bahwa Polisi Pamong Praja adalah PNS. Dengan demikian dasar hukumnya sudah jelas. Maka berdasarkan amanat UU No 23 Tahun 2004, itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FK-BPPPN) Fadlun Abdilah, sebelumnya menyampaikan usai acara forum yang digelar di Plaza Aspirasi, KP3B, Kota Serang, Jumat (23/6/2023).

Fadlun menambahkan sudah berkoordinasi lewat audiensi dengan institusi terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi II DPR RI, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Komisi II sudah ok, Kemendagri juga ok, tinggal menunggu formula dari Kemendagri. Terhitung 6 Juni Kemendagri sudah membuat surat pendataan non PNS seluruh Indonesia. Dasar itulah yang sampaikan,” ujarnya.

Untuk jumlah Satpol PP dengan status honorer sendiri, Fadli menyebut ada sekitar 90 ribu yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jumlah kita 90 ribu tersebar seluruh Indonesia belum ada pengangkatan, untuk Provinsi Banten di delapan kabupaten dan kota ada sekitar 1.200an,” imbuhnya.

Terakhir ia mengatakan bahwa akan mengawal dan berjuang sampai para Satpol PP di Indonesia dapat berubah status menjadi PNS.

“Kami dari forum akan kawal sampai tuntas kawan-kawan kami seluruh Indonesia, akan kami kawal semua, jangan sampai tercecer terselip semua,” tutupnya. (red).