HARIANRAKYAT.ID-KOTA KEDIRI, Forum Komunikasi Warga Terdampak Proyek Tol Kediri-Tulungagung geruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Kota Kediri.
Mereka terdiri dari warga Kelurahan Mojoroto, Bujel, Gayam dan Mojoroto Kota Kediri, Rabu (24/1/2024). Kedatangan menuntut transparansi sistem penentuan Uang Ganti Rugi (UGR) tanah, sawah dan bangunan terdampak Proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung.
Perwakilan Forum Komunikasi Warga Tohari menyebut, memang ada warga terdampak sudah ada yang menerima uang ganti rugi yang besarnya 2 sampai 3 kali lipat, tetapi tidak semuanya seperti itu.
“Memang ada yang menerima UGR sesuai yang dikatakan Walikota kala itu. Namun, tidak semua seperti itu. Bahkan ada tanah di Jalan Gang Buntu nilainya lebih tinggi daripada tanah dipinggir Jalan Nasional,” tuturnya.
Sebagai contoh di wilayah yang sama Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto jalan nasional tempatnya Jalan Suparjan Mangun Wijaya dilewati transportasi umum hanya dinilai Rp 5,2 juta, sedangkan Jalan Inspeksi Brantas yang merupakan jalan buntu nilainya Rp 5,6 juta.
“Maka kita menuntut transparansi nilai, kalau memang 2 kali ya 2 kali semua, kalau 3 ya tiga kali semu, kalau memang 1 kali semua 1 kali. Biar ada transparansi keterbukaan semua pihak, sehingga kita ada keikhlasan untuk melepaskan tanah,” tegasnya.
Nilai ganti rugi yang dinilai tidak konsisten oleh warga menimbulkan kericuhan di lapangan. Sebelum dilakukan pengukuran, warga berkumpul bersama di salah satu hotel di Kediri. Di hadapan ribuan warga terdampak dan para pihak terkait ada Pemerintah Provinsi Jawa timur, PUPR, atr BPN dan PT Gudang Garam, Wali Kota Kediri saat itu Abdullah Abu Bakar juga hadir.
“Hasil dari audiensi tersebut warga berhasil menyampaikan keluhan mereka. Dari pihak pemerintah kota menyampaikan akan memberikan konfirmasi 1 minggu setelah audiensi dilakukan,” tutupnya. (lik).
 | BalasTeruskanTambahkan reaksi |
