DPMD Kabupaten Bogor Pastikan Program Ketahanan Pangan Desa Berjalan Lancar

BOGOR — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor memastikan bahwa program ketahanan pangan yang dilaksanakan di setiap desa berjalan dengan lancar dan sesuai arahan pemerintah pusat.

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, menjelaskan bahwa program ketahanan pangan ini merupakan kebijakan nasional yang pendanaannya sudah diakomodasi melalui Dana Desa (DD).

“Setiap pencairan Dana Desa per triwulan wajib dialokasikan minimal 20 persen untuk program ketahanan pangan, dan sampai saat ini penyalurannya sudah sesuai ketentuan,” ungkap Renaldi, 18 Juli 2025.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan panduan kepada para kepala desa mengenai sektor-sektor yang sebaiknya dijadikan fokus dalam program ketahanan pangan.

“Dinas-dinas terkait seperti Dinas Perikanan, Pertanian, dan Perkebunan telah melakukan pemetaan (mapping) potensi ketahanan pangan di setiap desa. Dengan pemetaan ini, desa bisa lebih mudah menentukan program yang sesuai dengan potensi wilayahnya,” jelasnya.

Setidaknya ada beberapa manfaat dari program ini pertama penjamin ketersediaan pangan di tingkat desa, kedua pemberdayaan potensi lokal. Karena  program ini mendorong desa untuk mengembangkan sektor yang menjadi keunggulan wilayahnya, seperti perikanan di desa ciseeng. Hal ini menciptakan kemandirian dan keberlanjutan dalam pengelolaan pangan. Ketiga perencanaan yang lebih tepat sasaran tentu dengan adanya pemetaan (mapping) oleh dinas terkait menentukan program yang sesuai dengan potensi lokal, sehingga hasilnya lebih maksimal.

Keempat adalah meningkatkan ekonomi warga desa. Tentu program ini tidak hanya berfokus pada produksi pangan, tapi juga membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Kelima mengurangi ketergantungan pada bantuan luar yakni dengan program ini, desa didorong menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Dan keenam  memberikan arah dan bimbingan bagi desa yakni pemerintah kabupaten bogor hadir sebagai pendamping strategis yang memberikan referensi dan arahan, sehingga desa tidak bingung dalam menentukan kegiatan yang akan dijalankan.

Ketujuh  meningkatkan ketahanan pangan secara nasional, karena program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional, keberhasilan di tingkat desa akan berkontribusi langsung pada terciptanya ketahanan pangan nasional yang kuat dan merata. (adv).