HARIANRAKYAT.ID, JAKARTA-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diminta lebih intens menyebarkan tahapan sejuta sertifikasi halal melalui media massa. Hal ini agar lebih massif diketahui oleh masyarakat luas.
Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka saat Simposium Nasional tentang “Optimalisasi Peran dan Fungsi Sertifikasi Halal Food di Indonesia” oleh MN KAHMI rangkaian HUT KAHMI ke 57 di Grand Kemang Hotel, Jakarta Rabu (27/9/2023).
“Problem sertifikasi halal itu selain kemana diarahkan juga kepastian waktu prosesnya. BPJPH harusnya lebih masif lagi di media massa,” ujar pemeran film sekaligus politikus.
Lanjut ia, ada banyak informasi, dari teman-temen Komisi VIII yang bisa menjadi masukan untuk BPJPH. Informasi penting itu biasanya didapat saat kunjungan dari daerah.
“Sering-seringlah main ke DPR untuk urun rembuk bicarakan sertifikasi halal. Agar nanti bisa kita bantu selesaikan,” tambah ia.
Dalam amatannya, target untuk memberikan satu juta sertifikat halal memang membutuhkan dana tidak sedikit. Tapi dengan publikasi media akan dapat sangat terbantu.
“Bisa saja nanti kita perjuangkan lagi untuk masuk prolegnas terkait kekurangan regulasi yang menjadi kendala di lapangan,” ia menawarkan solusi.
Di tempat sama, pihak BPJPH yang diwakili oleh Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal, Abd Syakur menyampaikan bahwa sosialisasi dalam bentuk surat dan edaran secara rutin disampaikan ke pemerintah daerah.
Dia juga mengakui penting sosialisasi di media massa lebih masif di tengah anggaran masih terbatas.
“Bulan puasa kemarin kita coba pakai influencer dengan tarif 100 juta, itu pun dengan harga diskon,” jelas dia.
Selain itu, terkendala juga oleh keberadaan lembaganya yang masih baru seumur jagung sehingga masih butuh waktu untuk bisa terbiasa sosialisasi di media massa.
“Terima kasih sarannya, tetap menjadi perhatian kami untuk lebih baik dalam sosialisasi di masa mendatang,” tutupnya. (din).
