HARIANRAKYAT.ID, TANGERANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencanangkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur guna mewujudkan ekosistem digital keimigrasian. Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, baru-baru ini
Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, rakor ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah transformasi Imigrasi dengan prioritas nasional, sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, dalam arahannya menegaskan bahwa capaian Imigrasi selama ini merupakan hasil kerja keras dan inovasi berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Imigrasi untuk terus memperkuat peran institusi.
“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem yang mempermudah dan mempercepat perlintasan ini merupakan hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun kita berproses menginisiasi dan membangun integrasi sistem dengan kementerian dan lembaga lain, dan kini sudah terwujud. Petugas Imigrasi jangan pernah lelah memperbesar dan menguatkan peran institusi. Kalau bisa, kita menjadi percontohan bagi lembaga lain,” tegas Silmy.
Transformasi Digital dan Modernisasi Infrastruktur
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa fokus utama Imigrasi pada tahun 2026 adalah penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi, khususnya dalam penguatan layanan digital dan modernisasi infrastruktur di pintu-pintu masuk negara.
“Tahun ini kami merencanakan modernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT),” ujar Yuldi.
Selain pemerataan fasilitas, Imigrasi juga mengusung konsep sustainable business process melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti penggunaan panel surya di wilayah perbatasan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penguatan Penegakan Hukum dan Layanan Sosial
Di sisi lain, aspek penegakan hukum tetap menjadi pilar utama kebijakan Imigrasi. Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) terus diperkuat melalui program Desa Binaan sebagai sarana edukasi masyarakat.
Rakor ini juga membahas peran Imigrasi dalam mendukung iklim investasi nasional melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor. Selain itu, Imigrasi turut menjalankan program layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi.
Penguatan Tata Kelola Organisasi
Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola organisasi guna menjawab meningkatnya beban kerja keimigrasian. Ia menyampaikan rencana pembentukan struktur organisasi baru yang mendukung perencanaan strategis fungsi teknis keimigrasian.
“Nanti akan diusulkan penambahan satu direktorat yang berkaitan dengan sistem dan strategi kebijakan keimigrasian, termasuk penyusunan rencana program yang lebih terarah,” jelas Asep.
Untuk memperkuat ekosistem digital yang aman dan selaras dengan kepentingan nasional, rakor ini juga menghadirkan pakar eksternal. Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Frizka Ferina serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Rudi Syafruddin memberikan pembekalan strategis terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum.
Menutup kegiatan, Silmy Karim kembali menegaskan arahan Menteri agar Imigrasi terus memperkuat ekosistem digital dan memodernisasi infrastruktur. Ia berharap pengakuan internasional yang diterima Imigrasi pada tahun 2025, termasuk penghargaan Skytrax yang menempatkan pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta sebagai terbaik ke-10 dunia, dapat menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pengakuan tersebut harus menjadi pelecut semangat bagi seluruh jajaran Imigrasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan,” pungkasnya. (lik).
