HARIANRAKYAT.ID, BOGOR — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar VI, H. Dede Chandra Sasmita, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor. Hal tersebut disampaikan dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025, yang menyoroti berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan, Senin (17/22/2025).
Menurut Dede, data pendidikan di Kabupaten Bogor menunjukkan masih rendahnya tingkat capaian belajar masyarakat. Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor krusial, terutama ketidakmerataan gedung sekolah dan minimnya koleksi buku bacaan di perpustakaan sekolah.
“Gedung sekolah belum merata, dan bahan bacaan di perpustakaan juga minim. Akibatnya kualitas pengajar dan proses belajar-mengajar sulit mencapai hasil optimal,” ujar Dede.
Ia menekankan bahwa pengawasan anggaran bukan hanya soal menilai kinerja pemerintah, tetapi juga mengumpulkan masukan langsung dari lapangan untuk memastikan kebijakan yang dibuat tepat sasaran.
“Oleh karena itu kami selain melakukan pengawasan kepada kinerja pemerintah, juga sangat perlu masukan dari lapangan. Jika ada usulan, seperti pembangunan gedung SMA, tentu bisa kita dorong agar lebih dioptimalkan,” tambahnya.
Dede juga menyoroti bahwa keterbatasan buku di perpustakaan memperburuk kualitas pembelajaran dan melemahkan budaya literasi di kalangan siswa.
Ia berharap pemprov mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan, mulai dari pembangunan unit sekolah baru, penguatan perpustakaan, hingga peningkatan kualitas tenaga pengajar.
“Kabupaten Bogor harus mendapatkan akses pendidikan yang adil dan merata. Ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersempit kesenjangan antarwilayah,” tegas Dede.
Dengan sorotan ini, DPRD Jawa Barat memastikan isu pendidikan di Kabupaten Bogor masuk dalam prioritas pembahasan kebijakan tahun anggaran berikutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yusuf, tenaga ahli yang menjadi pemateri, memaparkan persoalan utama pendidikan menengah di Jawa Barat. Berdasarkan data, rata-rata lama sekolah masyarakat hanya 8 tahun, menandakan banyak siswa berhenti pada jenjang SMP.
Meski Kabupaten Bogor memiliki 143 SMA Negeri yang tersebar di 40 kecamatan, namun distribusinya belum merata.
“Tidak semua kecamatan memiliki SMA Negeri. Ini menciptakan kesenjangan akses pendidikan bagi siswa, terutama yang tinggal jauh dari pusat wilayah,” jelas Yusuf. (din).
