HARIANRAKYAT.ID, KOTA KEDIRI– Pengusaha industri perhotelan di Kota Kediri tengah menghadapi tantangan besar akibat pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak langsung pada kinerja bisnis perhotelan, termasuk Hotel Lotus Garden yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
General Manager Hotel Lotus, Agus Suryadi menuturkan biasanya menjelang bulan puasa, permintaan dari sektor pemerintah sangat tinggi. Namun, sejak awal Februari pemerintah mulai memperketat anggaran yang berdampak pada penurunan jumlah permintaan.
“Biasanya, menjelang bulan puasa, volume permintaan pemerintah sangat tinggi, terutama sebelum memasuki bulan puasa. Namun, bulan ini, pemerintah sudah mulai melakukan pengetatan anggaran, dan kami merasakannya. Bahkan di kota-kota lain seperti Surabaya, teman-teman di industri ini juga merasakan dampak yang sama,” ujar Agus pada Sabtu (22/2/2025).
Setiap bulannya, Hotel Lotus mengadakan sekitar 50 event, di mana sekitar 25 persen di antaranya berasal dari sektor pemerintah. Dengan adanya pengetatan anggaran tersebut, Agus mengungkapkan bahwa pihaknya harus mencari solusi alternatif untuk mengatasi penurunan ini.
“Untuk menghadapi kondisi ini, kami perlu beralih ke pasar yang lebih diversifikasi, terutama bagi sektor pemerintah yang anggarannya tidak terpotong, lalu mendekati sektor korporasi dan agen perjalanan. Yang paling cocok saat ini adalah mulai mengadakan lebih banyak event,” jelas Agus.
Event bertema Food & Beverage (F&B) dan gathering menjadi salah satu alternatif yang dapat sedikit menambah pendapatan hotel. Namun, ia berharap pemerintah daerah, seperti wali kota dan bupati, dapat memberikan kebijakan yang lebih longgar agar sektor industri ini tetap berkembang.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih bijaksana dari pemerintah daerah, sehingga kebijakan anggaran bisa dilonggarkan dan sektor ini tetap bisa tumbuh,” harap Agus.
Masih kata Agus, Haryadi B Sukamdani, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), sebelumnya juga mengajukan agar kebijakan pengetatan anggaran tersebut bisa lebih fleksibel. Menurutnya, jika kebijakan ini tidak dilonggarkan, diperkirakan sekitar 24 triliun rupiah bisnis perhotelan akan hilang. Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih longgar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan industri ini.
“Harapan kami adalah kebijakan bisa dilonggarkan di beberapa sisi, sehingga perekonomian tetap tumbuh dan tidak terlalu menghambat sektor ini,” tambah Haryadi. (lik).
