HARIANRAKYAT.ID, KOTA TANGSEL-Anggota DPRD Dapil Pamulang mengingatkan kepada masyarakat dalam mengajukan usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026 perlu melihat Rencana Jangka Menengah Derah (RPJMD). Ini penting agar usulan sesuai dengan arah kebijakan kedepan.
Hal itu dikatakan Ahmad Syawqi dari Fraksi Gerindra saat menghadiri Musrenbang di Kelurahan Pondok Cabe Udik. Menurut ia, dalam mengusulkan program harus memiliki berbagai indikator dan capaian yang akan menjadi target. Sehingga permasalahan makro dapat teratasi.
“Kita akan memasuki persiapan RPJMD baru dalam 5 tahun kedepan, bangunan jangka menengah hingga ke 2029 yang akan dimuai tahun 2026, maka usulannya harus mengarah sesuai rencanan pembangunan secara global. Tujuanya supaya sejalan,” ia mengingatkan.
Ia memberikan contoh misalnya sarana dan prasarana sekolah yang setiap tahun dikeluhkan masyarakat terutama ibu-ibu.
“Setiap tahun ada bahasanya begini, bocah sini kalau ngak diterima di Cireundeu ya di Pamulang. Tapi setiap tahun rombelnya full,” kelakar mantan Ketua DPD KNPI Tangsel diiyakan para peserta Musrenbang.
Sementara Porgram Presiden Prabowo Subianto mengulirkan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp 139 miliar yang berasal dari anggaran pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangsel sebesar 5 persen.
“Kita tidak mau lagi menemui permasalahan-permasalahan penerimaan siswa dari tiga tahun meski sudah tiga kali Musrenbang. Alhamdulillah Pondok Cabe Udik punya lahan 7 ribu meter dari aset, maka kita memohon bantuan agar ini selesai, agar tak hanya Tangsel tertinggi Indeks Pembangunan Manusia se Banten, tapi lebih dari itu kita semua punya tanggung jawab untuk generasi bangsa kedepan,” pesannya.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Hj Mutmainah pagu anggaran 60 persen untuk infrastruktur dan 40 non fisik. “Tolong digunakan sebaik-baiknya dan kemaslahatan Pondok Cabe Udik. Terlebih jumlah pendapatan PBB terbesar meski penduduk jumlahnya sedikit,” ucapnya.
Hal yang sama disampaikan Anggota DPRD Ferdiansyah dengan bertambah pagu bisa dimanfaatkan untuk warga meski ada prioritas. Ini menuntut kebesaran hati berbagai pihak. Yang mana ada wilayah yang sudah beberapa tahun belum mendapatkan pembangunan, bisa diprioritaskan. Di antara mereka merasa putus saja, bahwa ini hanya seremonial.
“11 dewan di Pamulang bisa membantu pembangunan di wilayah. Maka kerjasama masyarakat dengan DPRD menjadi penting dalam memfasilitasi kebutuhan yang tidak tertampung maupun masuk f2,” tutupnya. (din).
